Videografis

Tinjauan Program Kotaku dalam Penanganan Pemukiman Kumuh / November 2021

Siklus:

Sekilas:
Hai, Sobat PKA! Kali ini kita akan membahas mengenai program KOTAKU. Program KOTAKU merupakan program yang dilaksanakan secara nasional sebagai kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. Program KOTAKU dilakukan mengingat permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia dimana selama tahun 2014 sampai 2019 luasnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dalam pelaksanaannya, program KOTAKU masih mengalami beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi pencapaian target penanganan permukiman kumuh. Yuk, cek videografis berikut untuk informasi selengkapnya. #PusatKajianAnggaran #SetjenDPRRI #APBNuntukRakyat #programKotaku #permukimankumuh #Komisi5 #Komisi5DPRRI #Komisi_V




Menilik PPN Final dalam UU HPP / Oktober 2021

Siklus:

Sekilas:
Salah satu aturan yang termuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah tentang PPN final. PPN final ini akan mulai berlaku pada 1 April 2021 dan juga akan diterapkan pada UMKM. Untuk info lebih lanjut yuk intip videografis berikut ini




Pembangunan Zona Integritas di Pusat Kajian Anggaran / Agustus 2020

Siklus:

Sekilas:
Pembangunan Zona Integritas di Pusat Kajian Anggaran




Tata Cara Permohonan Analisis Ringkas Cepat / Juni 2020

Siklus:

Sekilas:
Tata Cara Permohonan Analisis Ringkas Cepat




Mengenal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Oktober 2019

Siklus:

Sekilas:
Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 Ayat 2, Undang-undang MD3 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran. Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.Tugas dan fungsi pusat kajian anggaran adalah memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal




Azwan - %pm, %07 %290 %2019 pm31 %12:%Oct
Sangat bagus dan menarik, semoga Pusat Kajian Anggaran dpt mengkritisi anggaran baik APBN ataupun APBD

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya →