

Penulis: MUHAMMAD ANGGARA TENRIATTA SIREGAR, S.E.
Sekilas:
Kredit Program Perumahan dengan anggaran Rp130 triliun yang akan diluncurkan pada Oktober 2025 bertujuan mengurangi backlog perumahan, mendukung UMKM dari sisi penyediaan maupun sisi permintaan, dan mendorong pertumbuhan sektor properti. Meski demikian, terdapat catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, antara lain efektivitas dalam mengurangi backlog, proses verifikasi pembiayaan, dan mekanisme monitoring serta evaluasi.Oleh karena itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pemberian kredit ini kepada UMKM yang berfokus pada pembangunan rumah subsidi, penyederhanaan mekanisme bank checking bagi UMKM dan monitoring evaluasi yang transparan dan terukur.
Penulis: Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Sekilas:
Beras merupakan komoditi utama masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kalori dibandingkan dengan komoditi lainnya. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) menegaskan bahwa produksi beras nasional mengalami surplus. Namun, faktanya beras mengalami
kelangkaan dan harga juga mengalami kenaikkan. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas produksi beras dan konsumsi beras nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kapasitas produksi beras nasional mengalami penurunan dan konsumsi beras nasional cenderung
mengalami kenaikan, tetapi kapasitas produksi beras nasional masih lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi, sehingga terjadi surplus beras sebesar rata-rata 6,07 juta ton selama periode tahun 2020-2024 dan surplus beras sebesar rata-rata 1,11 juta ton selama periode Januari tahun 2025 sampai Agustus tahun 2025. Kenaikan beras cenderung lebih disebabkan oleh naiknya indeks biaya bibit dan indeks biaya upah. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan insentif bibit kepada petani yaitu berupa bantuan bibit atau subsidi bibit. Sedangkan
solusi terhadap upah, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan modernisasi pertanian dengan bantuan alat mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715.269 / 5715.635 / 5715.656 - Fax. 021-5715.635