Buletin APBN

Penulis: Ade Nurul Aida, S.E., M.E.

Sekilas:
Bulan Januari hingga hingga November 2023 terjadi 384 juta anomali ancaman siber. Ancaman ini diprediksi akan melonjak pada tahun 2024. Sayangnya kondisi keamanan siber Indonesia dirasa tidak cukup baik. Untuk itu peran Komisi I DPR RI menjadi penting dalam mendorong pemerintah untuk pembentukan regulasi keamanan siber yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak; mendorong penguatan dan dukungan anggaran; mensosialisasikan dan mengedukasi literasi digital khususnya terkait keamanan siber serta meningkatkan minat masyarakat betapa pentingnya keamanan siber; dan terakhir peran serta dari Komisi X DPR RI juga diperlukan guna mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dalam melahirkan SDM yang kompeten dan unggul serta mendorong masuknya pendidikan teknologi dan keamanan siber ke dalam kurikulum pendidikan dasar.

Penulis: TIO RIYONO, S.E.

Sekilas:
Ketidakpastian pandemi yang diperkirakan lebih parah dari Covid-19 mendorong perlunya fleksibilitas anggaran yang lebih baik. Indonesia, dengan keberhasilan pemulihan ekonomi selama pandemi, perlu memperkuat kebijakan fleksibilitas anggaran yang sebelumnya diterapkan. Evaluasi terhadap respons terhadap Covid-19 menunjukkan perlunya fleksibilitas anggaran sebagai elemen berkelanjutan, bukan hanya respons terhadap darurat. Tulisan ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pandemi untuk membangun sistem anggaran yang adaptif demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong pembahasan bersama dengan pemerintah agar peran DPR RI lebih kuat di masa pandemi selanjutnya. Serta Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan kesiapan perangkat pemerintah lintas masa kepresidenan dalam menghadapi pandemi, implementasi kebijakan penganggaran dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan meminimalisir utang sebagai instrumen pengendalian pandemi.